www.AlvinAdam.com

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Penerimaan Pajak Bengkulu Lampung Baru 79 Persen

Posted by On 23.50

Penerimaan Pajak Bengkulu Lampung Baru 79 Persen

Penerimaan Pajak Bengkulu Lampung Baru 79 Persen

Sampai saat ini, tercatat baru baru 79,69 persen dari target penerimaan pajak

Penerimaan Pajak Bengkulu Lampung Baru 79 PersenTribunlampung/AnaPenerimaan Pajak Bengkulu Lampung Baru 79 Persen

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Penerimaan pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bengkulu dan Lampung tahun 2017 belum optimal. Sampai saat ini, tercatat baru baru 79,69 persen dari target penerimaan pajak di lingkungan Kanwil DJP Bengkulu Lampung.

Baca: Muncul ke Publik, Ini Pangakuan Sunu Matta Soal Gosip Nikah Siri dengan Umi Pi pik

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bengkulu Lampung Erna Sulistyowati mengatakan, penerimaan tersebut belum optimal. Sehingga, peran serta dari masyarakat khususnya para wajib pajak sangat diperlukan agar pencapaian penerimaan pajak lebih maksimal.

Baca: Gadis Ini Pakai Celana Dalam Majikanya, Selip HP di Bra, Lihat Aksinya di Rumah Yenny Eks AFI

"Memasuki bulan Desember ini, kami juga mengimbau untuk segera memenuhi kewajiban pajak sebelum liburan akhir tahun. Khususnya yang ada pembayaran PPN diharapkan dibayarkan sebelum akhir Desember 2017 ini," jelasnya dalam Tax Gathering dan Peringatan Hari Antikorupsi Internasional di Aula Kanwil DJP Bengkulu Lampung, Rabu (20/12).

Secara rinci, penerimaan pajak Kanwil DJP Bengkulu Lampung hingga Desember 2017 adalah 79,69 persen dengan nominal sebesar Rp 7,47 triliun untuk Bengkulu dan Lampung. Dari jumlah tersebut, kontribusi pajak dari Badan sebesar 76, 91 persen dan kontribusi wajib pajak Orang Pribadi sebesar 9,75 persen.

Terkait dengan revisi kedua Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2017 tentang Pelaksanaan Program Pengampunan Pajak telah terbit dengan ditetapkannya PMK Nomor 165/PMK.03/2017.

Selain mengatur mengenai dapat digunakannya Surat Keterangan Bebas untuk memperoleh fasilitas pembebasan PPh atas balik nama aset tanah dan/atau bangunan yang diungkapkan dalam program Amnesti Pajak sebagaimana diumumkan sebelumnya, PMK-165 ini juga mengatur mengenai prosedur perpajakan bagi Wajib Pajak yang melaporkan aset tersembunyi sebelum aset tersebut ditemukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Prosedur yang selanjutnya disebut Pengungkapan Aset secara Sukarela dengan Tarif Final (PAS-Final) ini memberi kesempatan bagi seluruh Wajib Pajak yang memiliki harta yang masih belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2015 maupun SPH untuk mengungkapkan sendiri aset tersebut dengan membayar pajak penghasilan dengan tarif 30% untuk Orang Pribadi Umum, 25% untuk Badan Umum dan 12,5% untuk Orang Pribadi/Badan Tertentu (penghasilan usaha atau pekerjaan bebas ≤ Rp 4,8 miliar dan/atau karyawan dengan penghasilan ≤ Rp 632 juta).

"Jadi ini merupakan jalan tengah, para wajib pajak yang mungkin masih ada harta atau lupa tidak tersampaikan pada periode tax amnesty, bisa mengungkapkan secara mandiri. Apabila mengungkapkan sendiri sebelum diperiksa maka sanksi 200 persen itu tidak berlaku lagi," imbuhnya.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi. Turut hadir Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Lampung Yusuf Kohar, perwakilan OJK Lampung, Bank Indonesia, perwakilan perbankan, dan wajib pajak di lingkungan Kanwil DJP Bengkulu Lampung. (ana)

Penulis: Ana Puspita Sari Editor: Reny Fitriani Ikuti kami di Kron ologi Pasangan Selingkuh Direndam di Laut, Disaksikan Para Warga dan Diberi Hukuman Adat Lainnya Sumber: Google News | Berita 24 Lampung

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »